Perkawinan merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam keadaan tertentu, tujuan tersebut tidak selalu dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Berbeda dengan anggapan yang masih berkembang di masyarakat, perceraian bukan sekadar keputusan pribadi antara suami dan istri, melainkan peristiwa hukum yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, selama belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, status suami istri tetap melekat menurut hukum, meskipun para pihak telah berpisah tempat tinggal atau tidak lagi menjalani kehidupan bersama.
Hak untuk mengajukan perceraian dimiliki oleh suami maupun istri. Bagi pasangan yang beragama Islam, perceraian dapat diajukan melalui dua bentuk perkara, yaitu cerai talak, yakni permohonan yang diajukan oleh suami untuk mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama, dan cerai gugat, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Adapun bagi pasangan yang beragama selain Islam, perceraian diajukan dalam bentuk gugatan cerai ke Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya, gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili pihak tergugat, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur sebaliknya.
Salah satu kesalahpahaman yang masih sering ditemui adalah anggapan bahwa perceraian dapat dilakukan semata-mata karena kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah. Hukum Indonesia tidak mengenal kesepakatan bersama sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri. Pengadilan hanya dapat mengabulkan perceraian apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa alasan tersebut antara lain perzinaan, kebiasaan mabuk, berjudi, atau penyalahgunaan narkotika yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama jangka waktu tertentu tanpa alasan yang sah, dijatuhi pidana penjara, melakukan kekerasan atau penganiayaan, mengalami kondisi yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, maupun terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam praktik peradilan, alasan terakhir merupakan dasar yang paling banyak digunakan karena mampu mengakomodasi berbagai persoalan rumah tangga yang mengakibatkan hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.
Setiap permohonan atau gugatan perceraian akan melalui serangkaian tahapan yang telah ditentukan oleh hukum acara. Proses diawali dengan pendaftaran perkara di pengadilan yang berwenang, kemudian dilanjutkan dengan mediasi sebagai upaya perdamaian. Tahap mediasi merupakan bagian yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Apabila perdamaian tidak tercapai, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau permohonan, penyampaian jawaban, pembuktian melalui dokumen maupun keterangan saksi, hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan akan menerbitkan akta cerai sebagai bukti sah berakhirnya perkawinan.
Berakhirnya perkawinan melalui perceraian juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Salah satu akibat yang paling sering menjadi perhatian adalah mengenai anak. Putusnya hubungan suami istri tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Penentuan hak asuh maupun kewajiban pemberian nafkah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama yang harus dilindungi.
Selain itu, perceraian juga berkaitan dengan penyelesaian harta bersama. Pada prinsipnya, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan. Sebaliknya, harta bawaan maupun harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan pada umumnya tetap menjadi milik masing-masing, kecuali terdapat ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Pemahaman terhadap prosedur dan ketentuan hukum mengenai perceraian menjadi penting agar setiap pihak dapat mengetahui hak, kewajiban, serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan status para pihak, anak, maupun harta bersama. Oleh sebab itu, setiap keputusan untuk mengajukan perceraian sebaiknya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, pendampingan oleh advokat dapat membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya serta memastikan proses perceraian berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.