Selain persoalan hak asuh anak, pembagian harta bersama merupakan salah satu isu yang paling sering menimbulkan sengketa dalam perkara perceraian. Tidak jarang, proses perceraian yang semula berjalan relatif sederhana menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan pandangan mengenai status maupun nilai harta yang dimiliki selama perkawinan. Seiring perkembangan zaman, objek sengketa juga semakin beragam. Selain rumah, tanah, dan kendaraan, kini pembagian harta bersama juga dapat meliputi saham, kepemilikan usaha, rekening investasi, hingga aset digital seperti aset kripto.
Di tengah masyarakat, istilah yang lebih dikenal adalah harta gono-gini. Namun, istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Harta bersama pada prinsipnya meliputi seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh penghasilan atau atas nama siapa aset tersebut didaftarkan.
Sebaliknya, harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah atau warisan yang ditujukan kepada salah satu pihak tetap merupakan harta pribadi atau harta bawaan. Perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan menjadi penting karena hanya harta bersama yang pada prinsipnya menjadi objek pembagian ketika perkawinan berakhir akibat perceraian.
Pembagian harta bersama pada umumnya dilakukan secara seimbang antara suami dan istri. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun praktik peradilan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dasar pemikirannya adalah bahwa kehidupan rumah tangga dibangun melalui kontribusi kedua belah pihak. Kontribusi tersebut tidak selalu berbentuk penghasilan, tetapi juga dapat berupa pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan terhadap pasangan selama perkawinan berlangsung.
Selain aset, keberadaan utang yang timbul selama perkawinan juga perlu diperhatikan. Pada prinsipnya, utang yang dibuat untuk memenuhi kepentingan rumah tangga dapat menjadi tanggungan bersama. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian harta bersama, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aset yang dimiliki para pihak, tetapi juga dapat menilai keberadaan utang beserta tujuan penggunaannya berdasarkan alat bukti yang diajukan.
Ketentuan mengenai harta bersama dapat dikesampingkan apabila suami dan istri telah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Dalam keadaan tersebut, pembagian harta dilakukan berdasarkan isi perjanjian sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan perjanjian perkawinan pada dasarnya memberikan kepastian mengenai status harta masing-masing pihak sehingga dapat mengurangi potensi sengketa apabila perkawinan berakhir.
Perkembangan teknologi juga memengaruhi jenis aset yang dapat menjadi objek sengketa dalam perceraian. Saat ini, aset digital seperti aset kripto, saham, rekening investasi, maupun kepemilikan usaha berbasis digital semakin sering menjadi bagian dari harta bersama. Sepanjang aset tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat dibuktikan kepemilikannya, aset tersebut pada prinsipnya dapat dimasukkan sebagai objek pembagian. Tantangan yang sering muncul dalam praktik adalah proses pembuktian mengenai waktu perolehan, kepemilikan, serta penilaian nilai ekonomis aset digital yang relatif lebih kompleks dibandingkan aset konvensional.
Penyelesaian pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui musyawarah maupun melalui proses peradilan. Musyawarah merupakan pilihan yang lebih efisien karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan pembagian harta sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta agar memberikan kepastian hukum. Apabila kesepakatan tidak tercapai, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan mengenai harta bersama ke pengadilan, baik bersamaan dengan gugatan perceraian maupun setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam praktik, masih terdapat beberapa kesalahpahaman mengenai pembagian harta bersama. Harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak tidak serta-merta menjadi milik pribadi apabila diperoleh selama perkawinan. Demikian pula, penyebab perceraian, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, pada umumnya tidak secara otomatis mengubah prinsip pembagian harta bersama. Selain itu, pembagian harta bersama juga tidak berkaitan dengan penentuan hak asuh anak karena kedua persoalan tersebut memiliki dasar hukum dan objek pemeriksaan yang berbeda.
Pembagian harta bersama tidak hanya berkaitan dengan pembagian aset, tetapi juga memerlukan pembuktian mengenai asal-usul, waktu perolehan, status kepemilikan, serta nilai dari setiap harta yang disengketakan. Oleh sebab itu, menyimpan dokumen kepemilikan, bukti transaksi, dan catatan mengenai perolehan aset selama perkawinan merupakan langkah yang penting untuk memberikan kepastian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa.
Pemahaman yang baik mengenai ketentuan hukum tentang harta bersama akan membantu para pihak menentukan langkah penyelesaian yang tepat setelah perceraian. Penyelesaian secara musyawarah tetap menjadi pilihan yang patut diutamakan. Namun, apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, mekanisme peradilan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga hak setiap pihak tetap memperoleh perlindungan secara proporsional.